Jumlah Honorer yang Diangkat Tak Lebihi yang Pensiun

JAKARTA — Pengangkatan honorer jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadikan momentum pemerintah untuk melaksanakan moratorium rekrutmen CPNS secara selektif.  Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-BR) EE Mangindaan menyatakan, jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

“Ini sistem zero growth. Jadi pengangkatan honorer itu dilaksanakan tidak melebihi jumlah PNS yang pensiun,” ujar EE Mangindaan dalam keterangan pers di kantornya, Jumat (5/8).

Lantas berapa PNS yang akan pensiun? Disebutkan menteri asal Manado itu, jumlah PNS yang pada 2011-2014 masuk usia pensiun sejumlah 488.495 PNS.  Rinciannya pada 2011 sebanyak 107.416 PNS, 2012 sebanyak 124.175 PNS, 2013 sebanyak 123.167 PNS, 2014 sebanyak 133.734 PNS. Mengenai sebaran jumlah PNS yang akan pensiun itu di daerah mana saja, saat ini masih sedang didata.

Mangindaan mengatakan, sebenarnya pemerintah ingin seluruh tenaga honorer diangkat jadi CPNS.  Hanya saja hal itu tak mungkin karena harus dilakukan selektif.

Menteri yang juga politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, honorer kategori satu yang dibiayai APBN atau APBD diverifikasi tim Kemenpa-RB mencapai 67.385 pegawai. Sedang kategori dua (yang tidak dibiayai APBN/APBD) yang bisa diangkat menjadi PNS jika  lolos seleksi, sebanyak 652.460 pegawai.

Dalam kesempatan yang sama, Mangindaan juga menjelaskan mengenai rasio jumlah PNS dengan penduduk di Indonesia. Jumlah PNS pusat 916.493 orang (19,5 persen) dan PNS daerah 3.791.837 (80,5 persen). Untuk komposisi PNS menurut usia 50 tahun ke atas sebesar 1.074.788 PNS (22,83 persen). Terdiri usia 50-55 tahun mencapai 848.535 PNS (18,02 persen), usia 56-60 tahun 219.933 PNS (4,67 persen), usia 61-65 tahun mencapai 5.987 PNS (0,01 persen).

Dikatakan Mangindaan, dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 240 juta dan jumlah PNS 4,7 orang, maka rasionya masih relatif kecil atau sekitar 1,98 persen.  Dibandingkan Malaysia 3,7 persen, Filipina 2,9 persen, Vietnam 2,1, Kambodja 1,2, Myanmar 1,7, dan Thailand 1,9 persen, serta Brunei Darussalam 11 persen.  "Jadi angka rasio penduduk dengan PNS di Indonesia masih moderat, tidak berlebih," kata Mangindaan.

Yang jadi persoalan selama ini, lanjutnya, adalah masalah distribusi yang tidak merata. Sebagai contoh penempatan guru.  Saat ini ada 1,7 juta guru PNS. Hanya saja, mayoritas ada di kota-kota besar.  Untuk daerah pedalaman dan perbatasan masih kurang.

Mantan gubernur Sulut itu mengatakan, pada kurun 203-2011 terjadi ledakan jumlah PNS. Dari jumlah 3,7 juta menjadi 4,7 juta PNS pada tahun ini.  Beban anggaran bertambah besar akibat pengangkatan sekretaris desa (sekdes) menjadi PNS sebanyak 46 ribu orang pada 2008. (sam/jpnn)