Pesantren Kilat (Sanlat) SDN 1 Cihampelas

Pendidikan agama merupakan salah satu komponen penting dalam merealisasikan tujuan pendidikan. Proses pembelajaran agama kepada para siswa tidak hanya melalui teori-teori yang disampaikan guru di dalam ruang kelas. Tetapi yang paling penting adalah pembelajaran agama yang dilakukan melalui pembiasaan dan latihan-latihan. momen bulan Ramadhan ini sangat baik bagi para siswa untuk memperbanyak ibadah-ibadah lainnya (selain ibadah puasa), sekaligus untuk mempraktekkan materi-materi ibadah yang telah diajarkan dalam pelajaran agama di sekolah. Selanjutnya, para siswa juga dibimbing untuk memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa. Diantaranya adalah untuk membentuk kepribadian pelajar yang Islami, melalui tausiyah (ceramah agama), dialog, diskusi, lomba pildacil, Kaligrafi, Adzan dan Hipdil Qur’an.
Acara Pesantren Kilat (Sanlat) SDN 1 Cihampelas berlangsung dari hari Kamis tanggal 18 s.d Sabtu tanggal 20 Agustus 2011. Yang di ikuti ± 45 peserta dan dihadiri ± 450 siswa berikut orang tua pendamping alhamdulillah berjalan dengan lancar,,, semangat yang terpancar dari siswa/i menambah semangat bagi kami dalam memberikan inspirasi di bulan suci
Gambar-gambar hasil jefretan kami ada di samping. Trims  @Sanlat 2011

66 Tahun Indonesia Merdeka - HUT RI ke-66

66 Tahun Indonesia Merdeka - Untuk sebuah perjalanan negara, usia 66 tahun masihlah muda. Tapi esensinya bukan pada angka, melainkan sejauh mana Indonesia benar-benar telah merdeka.

Perjuangan mencapai kemerdekaan di negeri ini sungguhlah panjang. Mulai dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara yang bersifat kedaerahan, sampai ke gerakan kepemudaan yang menandai Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Kegerakkan yang bersatu dari berbagai wilayah di Indonesia ini memuncak dengan pernyataan kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Saat mempelajari catatan sejarah pendirian negeri ini, banyak hal yang menarik. Para pendiri negeri ini, walau berbeda ideologi dan daerah, melihat Indonesia ke depan. Saat merumuskan pernyataan kemerdekaan dan bahkan dasar negara Indonesia, para pendiri bangsa kita melihat bahwa Indonesia masih harus diperjuangkan bersama-sama. Fundamental Indonesia harus dibangun kokoh dengan melihat kepentingan negara di atas kepentingan pribadi bahkan kelompok.

66 Tahun Indonesia Merdeka  - Dari para pendiri bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, Bung Tomo, dan masih banyak yang lainnya; dari para pejuang seperti Diponegoro, Tjut Nyak Dien, Pattimura, Hassanudin, dan yang lainnya; Indonesia ternyata memiliki semangat dan pemikiran perjuangan yang luar biasa. Semangat dan pemikiran untuk Indonesia itulah yang saat ini harus dimiliki para pemimpin dan rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang masih berusia 66 tahun.
Indonesia harus kuat dan jangan saling memperlemah !

Refrensi : http://gajahmadafm.co.id

Jumlah Honorer yang Diangkat Tak Lebihi yang Pensiun

JAKARTA — Pengangkatan honorer jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dijadikan momentum pemerintah untuk melaksanakan moratorium rekrutmen CPNS secara selektif.  Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-BR) EE Mangindaan menyatakan, jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

“Ini sistem zero growth. Jadi pengangkatan honorer itu dilaksanakan tidak melebihi jumlah PNS yang pensiun,” ujar EE Mangindaan dalam keterangan pers di kantornya, Jumat (5/8).

Lantas berapa PNS yang akan pensiun? Disebutkan menteri asal Manado itu, jumlah PNS yang pada 2011-2014 masuk usia pensiun sejumlah 488.495 PNS.  Rinciannya pada 2011 sebanyak 107.416 PNS, 2012 sebanyak 124.175 PNS, 2013 sebanyak 123.167 PNS, 2014 sebanyak 133.734 PNS. Mengenai sebaran jumlah PNS yang akan pensiun itu di daerah mana saja, saat ini masih sedang didata.

Mangindaan mengatakan, sebenarnya pemerintah ingin seluruh tenaga honorer diangkat jadi CPNS.  Hanya saja hal itu tak mungkin karena harus dilakukan selektif.

Menteri yang juga politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, honorer kategori satu yang dibiayai APBN atau APBD diverifikasi tim Kemenpa-RB mencapai 67.385 pegawai. Sedang kategori dua (yang tidak dibiayai APBN/APBD) yang bisa diangkat menjadi PNS jika  lolos seleksi, sebanyak 652.460 pegawai.

Dalam kesempatan yang sama, Mangindaan juga menjelaskan mengenai rasio jumlah PNS dengan penduduk di Indonesia. Jumlah PNS pusat 916.493 orang (19,5 persen) dan PNS daerah 3.791.837 (80,5 persen). Untuk komposisi PNS menurut usia 50 tahun ke atas sebesar 1.074.788 PNS (22,83 persen). Terdiri usia 50-55 tahun mencapai 848.535 PNS (18,02 persen), usia 56-60 tahun 219.933 PNS (4,67 persen), usia 61-65 tahun mencapai 5.987 PNS (0,01 persen).

Dikatakan Mangindaan, dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 240 juta dan jumlah PNS 4,7 orang, maka rasionya masih relatif kecil atau sekitar 1,98 persen.  Dibandingkan Malaysia 3,7 persen, Filipina 2,9 persen, Vietnam 2,1, Kambodja 1,2, Myanmar 1,7, dan Thailand 1,9 persen, serta Brunei Darussalam 11 persen.  "Jadi angka rasio penduduk dengan PNS di Indonesia masih moderat, tidak berlebih," kata Mangindaan.

Yang jadi persoalan selama ini, lanjutnya, adalah masalah distribusi yang tidak merata. Sebagai contoh penempatan guru.  Saat ini ada 1,7 juta guru PNS. Hanya saja, mayoritas ada di kota-kota besar.  Untuk daerah pedalaman dan perbatasan masih kurang.

Mantan gubernur Sulut itu mengatakan, pada kurun 203-2011 terjadi ledakan jumlah PNS. Dari jumlah 3,7 juta menjadi 4,7 juta PNS pada tahun ini.  Beban anggaran bertambah besar akibat pengangkatan sekretaris desa (sekdes) menjadi PNS sebanyak 46 ribu orang pada 2008. (sam/jpnn)

2012, BOS Ditransfer Langsung ke Propinsi

JAKARTA-.Skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun 2012 mendatang. Tiga opsi sedang digodok. Hanya saja, opsi yang paling mungkin adalah dana BOS disalurkan lewat provinsi.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas, Suyanto mengatakan, pihaknya sudah membahas dengan beberapa kementerian terkait untuk perubahan skema penyaluran dana BOS tersebut.

“Kemarin sudah dirapatkan di Menko Kesra. Hasilnya, ada beberapa solusi untuk mempercepat penyaluran dana BOS. Yakni salah satunya, Kemdiknas mempersiapkan perubahan skenario penyaluran, namun semangatnya tetap untuk penyaluran cepat dan tidak menganggu sistem desentralisasi,” ungkap Suyanto di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Kamis (4/8).

Suyanto menyebutkan, berdasarkan hasil rapat bersama dengan Kemenko kesra, Kemdagri, Kemenag, Sekretariat Wapres dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), diusulkan ada tiga opsi skema penyaluran dana BOS.

Pertama, dana BOS akan disalurkan dari Kas Umum Negara ke propinsi yang kemudian langsung ditransfer ke sekolah. Dalam hal ini, pos yang digunakan masih di dana transfer daerah dan tidak akan singgah di rekening Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedua, dana BOS dari Kas Umum Negara langsung ditransfer ke rekening pemerintah kebupaten/kota yang sudah siap untuk menyalurkan dana BOS. “Karena hingga saat ini sebenarnya masih banyak kabupaten/kota yang belum siap menyalurkan dana BOS, karena terlambat menyalurkan BOS di triwulan sebelumnya,” imbuh Suyanto.

Ketiga, dana BOS dari Kas Umum Negara akan langsung ditransfer ke kas daerah yang kemudian langsung ditransfer ke rekening sekolah. “Namun hingga sekarang ini, skema yang sedang dibicarakan dan dibahas secara serius adalah skema alternatif pertama, karena masih bisa masuk dalam sistem desentralisasi,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai perkembangan penyaluran dana BOS triwulan III tahun 2011, Suyanto mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan asistensi terhadap 14 kabupaten/kota yang masih terlambat menyalurkan dana BOS. “Asistensi masih terus dilakukan. Karena jika tidak, makinlambat saja penyalurannya,” keluh Suyanto. (cha/jpnn)

Jumlah Honorer yang Akan Dijadikan CPNS Belum Jelas

JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pernah merilis data jumlah tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk kategori I (yang dibiayai APBN/APBD) sekitar 47 ribu. Sedang kategori II (yang tidak dibiayai APBN/APBD), tahap pertama pada 2012 akan diangkat sebanyak 50 ribu.

Ternyata, angka tersebut masih mentah alias belum ada kepastian. Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan, hingga saat ini pemerintah pusat belum memutuskan, data tenaga honorer yang mana yang akan diangkat menjadi CPNS. Mestinya, yang diangkat hanya sisa tenaga honorer data 2005 yang belum terangkat, alias yang tertinggal.

"Mestinya setelah 2005 sudah dilarang ada honorer. Tapi nyatanya masih ada terus. Nah, apakah nanti data 2005, ataukah juga yang 2011 (yang diangkat jadi CPNS), semua masih perlu dibicarakan lagi pengangkatannya," terang Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin.

Gamawan menjelaskan, setelah ditentukan patokan tahunnya, lantas dilakukan cross check data tenaga honorer yang sudah diusulkan dari daerah. Begitu sudah ada kepastian, lantas dituangkan di Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, yang saat ini masih dalam proses penggodokan.

Dijelaskan Gamawan, RPP dimaksud masih perlu dipaparkan lagi disidang kabinet. "Perlu presentasi sekali lagi," kata mantan gubernur Sumbar itu.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenpan-RB Tasdik Kinanto menjelaskan,  berbeda dengan honorer kategori I yang langsung diangkat CPNS, kategori II harus mengikuti seleksi sesama honorer. Yang lolos seleksi (tes tertulis, psikotes, kesehatan, dll) akan diangkat CPNS. Sedangkan yang tidak lolos seleksi diberikan kesempatan mengikuti jalur PTT (pegawai tidak tetap). Honorer non APBN/APBD akan dilesaikan bertahap hingga 2013. (sam/jpnn)

BOS Dinaikkan, Seluruh Pungutan Dilarang

Jakarta- Kementerian Pendidikan Nasional mengusulkan kenaikan anggaran bantuan operasional sekolah pada 2012 sekitar 39,35 persen lebih tinggi daripada pagu definitif tahun 2011. Jika kenaikan ini disetujui DPR, sekolah dilarang memungut biaya apa pun kepada peserta didik.
Jika BOS dinaikkan, seluruh pembiayaan pendidikan di semua lini dapat tertutup. Dengan demikian, tak boleh ada lagi pungutan di sekolah-sekolah

”Jika BOS (bantuan operasional sekolah) dinaikkan, seluruh pembiayaan pendidikan di semua lini dapat tertutup. Dengan demikian, tak boleh ada lagi pungutan di sekolah-sekolah,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal di Jakarta, Selasa (26/7) malam, saat berbicara dalam Diskusi Terbatas APBN.

Menurut Fasli, struktur biaya pendidikan memiliki tiga komponen, yakni pertama biaya pengelolaan pendidikan. Kedua, biaya di satuan pendidikan. Ketiga, biaya pribadi peserta didik.

Selama ini, BOS hanya menutup dua komponen biaya, yakni biaya pengelolaan pendidikan dan biaya di satuan pendidikan. Jika pagu anggaran BOS dinaikkan pada 2012, ketiga komponen biaya pendidikan itu akan tertutupi

Anggaran BOS

Data Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan, pada tahun 2011 jumlah siswa yang harus dibiayai pemerintah adalah sebanyak 44,29 juta orang sehingga total pagu indikatif anggaran BOS yang disediakan mencapai Rp 19,858 triliun. Adapun tahun 2012 diperkirakan ada kenaikan jumlah siswa yang menjadi dasar perhitungan BOS, yakni jadi 44,712 juta orang. Dengan rencana kenaikan sekitar 39,35 persen, anggaran BOS yang diusulkan Kementerian Pendidikan Nasional meningkat menjadi Rp 27,673 triliun pada 2012.

”Kami sudah mendapatkan persetujuan dari Bappenas,” tutur Fasli.

Dari Rp 27,673 triliun usul anggaran 2012, Kementerian Pendidikan Nasional mengalokasikan sekitar Rp 18,17 triliun untuk 31,328 juta siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Sisanya sebesar Rp 9,5 triliun untuk 13,384 juta siswa SMP dan madrasah tsanawiyah.

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menegaskan, pihaknya mendukung seluruh usul yang memiliki niat baik, termasuk kenaikan anggaran BOS. Namun, realisasi anggarannya harus tetap dikaji mendalam dan disetarakan kebutuhan anggaran secara menyeluruh di APBN. ”Kami harus melihat postur anggaran pendidikan secara menyeluruh sebab ini terkait dengan anggaran yang sangat besar,” tuturnya. (OIN)

Sumber

48.000 Guru Diangkat Jadi PNS

BANDUNG-.Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan akan ada pengangkatan 48.000 tenaga guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun ini.

Pengangkatan ini untuk memenuhi kebutuhan guru di berbagai wilayah di Jabar. Di sisi lain,sebanyak 37.000 guru di Jabar akan pensiunpa data hun ini. Dengan begitu, Gubernur Ahmad Heryawan menjamin Jabar tidak akan kekurangan jumlah pengajar. “Tahun ini guru di Jabar yang akan pensiun memang mencapai 37.000 guru, namun di sisi lain guru yang akan diangkat di Jabar pada tahun ini mencapai hingga 48.000 orang.Jadi,kekurangan guru karena pensiun ini bisa diatasi,” ujar Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung,siang kemarin.

Heryawan menjelaskan, program pengangkatan 48.000 guru di Jabar ini dipastikan akan terealisasi tahun ini. Dia juga menegaskan jika program pengangkatan guru ini tidak terpengaruh oleh moratorium PNS. Heryawan menyampaikan, pengangkatan guru tidak terpengaruh dengan adanya rencana moratorium CPNS. Sebab, leading sector pengangkatan guru berada di kabupaten/ kota. “Provinsi kan tidak menerima CPNS guru.Guru itu pengangkatannya di kabupaten/ kota.Angka 48.000 guru yang diangkat tahun ini sudah disisir dari kabupaten/kota di Jabar,”ujarnya.

Heryawan menjelaskan,kepastian pengangkatan CPNS dari kalangan guru sudah disampaikan kabupaten/kota ke Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN) dan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui Pemprov Jabar. “Pada prinsipnya,pengangkatan tenaga guru ini sudah on the track,moratorium ini bukan pada sektor guru, tapi sektor lainnya. Di satu sisi, kita kelebihan pegawai,tapi di sisi lain seperti tenaga guru masih kurang dan belum merata,” tuturnya. tantan sulthon.

SUMBER

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/418002/